Suaka Margasatwa, Karakteristik & Daftar Di Seluruh Indonesia

Selain cagar alam, kawasan suaka margasatwa juga menjadi bagian dari daerah suaka alam yang mempunyai fungsi selaku pengawet keragaman hayati. Kawasan suaka alam adalah salah satu kalangan dari jenis hutan konservasi, selain kawasan pelestarian.

Suaka margasatwa merupakan daerah hutan yang dilindungi dan menjadi habitat bagi beranekaragam satwa dan ekosistem pada wilayah tersebut.

Daftar Isi

• Pengertian Suaka Margasatwa
• Tujuan Suaka Margasatwa
• Manfaat
• Karakteristik Suaka Margasatwa
  • 1. Iklim
  • 2. Hidrologi
  • 3. Geologis
  • 4. Sosial dan Ekonomi
  • 5. Ekosistem
  • 6. Geografis
  • 7. Jenis Hutan
• Penetapan Kawasan Suaka Margasatwa
• Pengelolaan
• Daftar Suaka Margasatwa di Indonesia
• Peraturan di Indonesia

Pengertian Suaka Margasatwa

Suaka margasatwa yakni daerah hutan yang ditetapkan sebagai tempat pinjaman satwa yang memiliki ciri khas tertentu. Kawasan ini didedikasikan untuk satwa-satwa yang membutuhkan bantuan agar kelangsungan hidupnya terjamin. Namun, pada kenyataannya suaka margasatwa tidak cuma melestarikan satwa, namun juga meliputi seluruh ekosistem yang ada didalamnya.

Definisi suaka margasatwa dijelaskan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yakni “Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya mampu dijalankan pembinaan terhadap habitatnya.”

Kawasan ini ditujukan untuk memberi tunjangan kepada satwa-satwa tertentu agar terhindar dari kepunahan, serta mampu dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti penelitian, pendidikan, dan rekreasi secara terbatas.

Tujuan Suaka Margasatwa

Didirikannya suaka margasatwa di daerah tertentu mempunyai fungsi dan tujuan utama selaku upaya konservasi, sebagai berikut:

1. Kawasan derma satwa dari bahaya perburuan
2. Kawasan pelestarian satwa semoga keberlangsungan hidupnya terjamin
3. Lokasi berkembangbiah satwa supaya terhindar dari kepunahan
4. Kawasan konservasi hewan
5. Kawasan santunan ekosistem tertentu
6. Laboratorium alam untuk penelitian
7. Kawasan penelitian dan sumber ilmu bagi pendidikan
8. Mendukung budidaya
9. Sebagak tempat wisata
10. Aset negara meliputi aneka macam sektor, seperi hutan, tanaman dan fauna, pariwisata, plasma nutfah dan lainnya

Manfaat

Sebagai bagian dari jenis hutan konservasi, suaka margasatwa bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Memberikan jaminan kehidupan untuk satwa-satwa tertentu
2. Habitat bagi binatang-hewan hutan
3. Menyelamatkan hewan dari perburuan liar
4. Pembatasan ruang terhadap spesies tertentu sehingga mampu dikontrol dengan baik
5. Bermanfaat untuk pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian
6. Menjadi identitas bangsa yang menarik minat pelancong lokan dan luar negeri
7. Menjadi materi pertimbangan taktik konservasi

Karakteristik Suaka Margasatwa

Sebagai daerah yang dilindungi, suaka margasatwa mempunyai ciri-ciri selaku berikut:

• Kawasan suaka margasatwa memberikan faedah geografis, atmosferistik, hidrologis, geologis, dan sosial ekonomi
• Mempunyai peranan dalam melindungi kehidupan tanaman, fauna, serta penduduk
• Memiliki spesies fauna (hewan) yang unik yang cuma hidup di daerah ini dan tidak hidup di wilayah lain
• Memiliki spesies tumbuhan (tumbuhan) yang unik yang cuma hidup di kawasan ini dan tidak hidup di kawasan lain
• Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa mempunyai ciri utama berupa tanaman dan satwa endemik khas tropis

1. Iklim

Iklim ialah aspek penting sukses tidaknya sebuah spesies untuk mengikuti keadaan dengan lingkungan. Kemampuan adaptasi tersebut menjadikan satwa-satwa tertentu mendiami suatu lokasi.

Misalnya kadal purba komodo yang menjadi binatang endemik Pulau Komodo. Hewan ini hanya mendiami tempat ini alasannya iklim serta kondisi cuaca wilayahnya yanh cocok.

Mengetahui akan hal itu, pengembangan tempat konservasi dijalankan tanpa adanya gangguan pemukiman, industri dan aktivitas insan lain yang berlebihan di lokasi tersebut.

2. Hidrologi

Kondisi hidrologis atau perairan sebagai habitat utama hewan-hewan air juga menjadi ciri suata kawasan margasatwa. Misalnya melakukan upaya penangkaran dan mempertahankan baku mutu perairan biar kelancaran hidup hewan mampu terjamin. Contoh binatang air langka antara lain hiu martil, hiu purba, coelacanth, nautilus, horseshoe crabs, goblin sharks, tadpole shrimp, dan sebagainya.

3. Geologis

Pertimbangan dari sisi geologis juga menjadi penentu upaya konservasi suatu spesies. Contohnya yaitu pemindahan harimau Jawa yang habitat aslinya berada di hutan lereng Gunung Slamet, lalu di pindah ke Taman Nasional Way Kambas, Lampung.

Pemindahan tersebut mempertimbangkan akan kesempatanserta risiko akhir aktivitas vulkanik gunug yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut.

4. Sosial dan Ekonomi

Masyarakat di sekitar lokasi suaka margasatwa juga akan memperoleh manfaat dari berkembangnya wilayah tersebut.

Aspek sosial penduduk berbentukkepedulian kepada satwa dan lingkungan. Sedangkan aspek ekonomi yang dimaksud ialah kemakmuran warga sekitar akan meningkat alasannya adanya kunjungan wisatawan.

5. Ekosistem

Pendirian suaka margasatwa pastinya ahrus disesuaikan dengan abjad spesies yang hendak dilindungi. Oleh sebab itu, pembentukan ekosistem yang tepat juga perlu diperhatikan.

Misalnya adalah area konservasi gajah yang pastinya membutuhkan cadangan air melimpah dan adanya air permukaan berbentukdanau atau sungau basah tenang. Contoh lain adalah kawasan konservasi harimau yang menuntut adanya spesies konsumen dalam rantai makanan di hutan.

6. Geografis

Varias penghuni suaka margasatwa ditentukan oleh letak geografisnya. Misalnya di tempat khatulistiwa yang mempunyai ciri satwa endemik tropis, sedangkan bila jauh dari khatulistiwa maka memiliki karakteristik fauna subtropis, mirip beruang yang mau melakukan hibernasi ketika musim cuek.

7. Jenis Hutan

Jenis hutan yang menjadi lokasi suaka juga turut kuat terhadap karakteristiknya. Habitat bikinan pada lokasi suakamargasatwa bermaksud untuk memalsukan habitat asli fauna-fauna yang hidup di dalamnya.

Oleh sebab itu, dalam kawasan suaka umumnya terdapat hutan, danau, bukit dan rawa serupa dengan habitat alami hewan-binatang yang mendiaminya.

Penetapan Kawasan Suaka Margasatwa

Kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai suaka margasatwa kalau menyanggupi beberapa patokan sebagai berikut:

• Menjadi habitat berkembangbiak satwa khas tertentu yang membutuhkan upaya konservasi semoga populasinya tetap lestari
• Menjadi habitat satwa langka yang hampir punah
• Menjadi habitat migrasi jenis satwa tertentu
• Luas kawasan mencukupi seluruh habitat satwa-satwa yang hidup di wilayah suaka margasatwa

Pengelolaan

Pengelolaan suaka margasatwa di Indonesia dikontrol dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan konservasi ini diatur oleh pihak pengelola tiap-tiap daerah, yakni terdiri dari pihak pemerintah, penduduk sekitar, serta organisasi pemerintah yang fokus terhadap pelestarian tempat konservasi.

Kegiatan utama dalam mengorganisir daerah suaka mencakup acara pemberian, perencanaan, pemanfaatan, pengawetan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan.

Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah satwa-satwa di daerah suaka margasatwa menjadi nasehat perburuan liar yang menjadikan kepunahan sebuah spesies.

Dalam kala waktu tertentu, pengurus akan melakukan penilaian dan perbaikan terhadap manajemen tempat untuk lalu mengambil keputusan lebih baik.

Misalnya, ekspansi kawasan, pemanfaatan potensi, penetapan batas kawasan, pemasangan isu, restorasi, rehabilitasi, serta pembuatan peraturan tertentu.

Daftar Suaka Margasatwa di Indonesia

Indonesia memiliki luas suaka margasatwa dengan total nyaris 5,5 juta hektar yang tersebar di 75 lokasi (71 suaka darat maupun maritim), dimana di masing-masing kawasan mempunyai satwa khas yang hidup didalamnya. Berikut ini yaitu nama-nama suaka margasatwa di Indonesia.

Suaka margasatwa	Lokasi	Luas (hektar)	Penetapan	Satwa Khas
Rawa Singkil	Aceh	102500	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 166/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998	Buaya, ular kobra, ular sanca, orang utan
Karang Gading – Langkat Timur Laut	Sumatera Utara	15765	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 811/Kpts/Um/11/80, 5 November 1980
Siranggas	Sumatera Utara	5657	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989
Dolok Surungan	Sumatera Utara	23800	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 43/Kpts/Um/2/74, 2 Februari 1974
Barumun	Sumatera Utara	40330	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989.	Gajah, harimau
Kerumutan	Riau	120000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 350/Kpts/Um/6/79, 14 Maret 1979
Tasik Besar – Metas	Riau	3200	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986
Tasik Serkap – Sarang Burung	Riau	6900	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986
Danau Pulau Besar – Bawah	Riau	28237	Keputusan Men-hutbun Nomor: 668/Kpts-II/1999, 26 Agustus 1999	Ikan arwana, burung
Tasik Tanjung Padang	Riau	4925	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 349/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999
Tasik Belat	Riau	2529	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 480/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999	Harimau, keluang, sri gunting
Bukit Batu	Riau	21500	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 482/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999	Harimau, orang utan, tapir
Giam Siak Kecil	Riau	50000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/ Kpts-II/1986, 6 Juni 1986
Balai Raja	Riau	18000	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986
Bukit Rimbang – Bukit Baling	Riau	136000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986
Pagai Selatan	Sumatera Barat	4000	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 422/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999
Gumai Pasemah	Sumatera Selatan	45883	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 408/Kpts/Um/6/76, 30 Juni 1976
Padang Sugihan	Sumatera Selatan	75000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 004/Kpts-II/1983, 19 April 1983
Bentayan	Sumatera Selatan	19300	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 276/Kpts/Um/4/81, 6 April 1981	Gajah, tapir, beruang madu,
Dangku	Sumatera Selatan	102326	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 76/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001	Harimau, beruang madu, rusa, buaya, rangkong
Isau-isau Pasemah	Sumatera Selatan	12144	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 69/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978
Gunung Raya	Sumatera Selatan	39500	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 55/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978
Pulau Rambut	DKI Jakarta	90	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 275/Kpts-II/1999, 7 Mei 1999	Burung
Muara Angke	DKI Jakarta	25,02	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 097/Kpts-II/1988, 29 Februari 1988	Ikan
Gunung Sawal	Jawa Barat	5400	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 420/Kpts/Um/6/79, 4 Juni 1979
Cikepuh	Jawa Barat	8127,5	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 532/Kpts/Um/10/73, 20 Oktober 1973
Sendangkerta	Jawa Barat	90	Keputusan Menteri Kehutanan RI.Nomor: 6964/Kpts-II/2002, 17 Januari 2002
Gunung Tunggangan	Jawa Tengah	103,9	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 435/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999
Paliyan	DI Yogyakarta	615,6	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 171/Kpts-II/2000, 20 Desember 2000
Sermo	DI Yogyakarta
Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur	14145	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 417/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999
Pulau Bawean	Jawa Timur	3831,6	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 762/Kpts/Um/5/79, 12 Mei 1979	Rusa Bawean
Gunung Tambora Selatan	Nusa Tenggara Barat	21674,68	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 418/Kpts-II/1999,15 Juni 1999	Burung camar, burung beo, abang bau tanah jambul kuning
Danau Tuadale	Nusa Tenggara Timur	500	SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 195/Kpts-II/1993 27 Februari 1993
Harlu	Nusa Tenggara Timur	2000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 84/Kpts-II/1993,16 Februari 1993
Kateri (RTK 77)	Nusa Tenggara Timur	4560	SK Menteri Pertanian RI Nomor: 394/Kpts/Um/5/81, 5 Juli 1981
Perhatu	Nusa Tenggara Timur
Ale Asisio (RTK 198)	Nusa Tenggara Timur	5918	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 423/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999
Pulau Semama	Kalimantan Timur	220	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 604/Kpts/Um/8/82, 19 Agusutus 1982
Lamandau	Kalimantan Tengah	76110	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 162/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998
Pleihari Tanah Laut	Kalimantan Selatan	6000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 695/Kpts-II/1991, 10 November 1991
Kuala Lupak – Nusa Gede Panjalu	Kalimantan Selatan	3375	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 453/Kpts-II/1999, 17 Juni 1999
Pulau Kaget	Kalimantan Selatan		Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor:337/Kpts-II/1999, 27 September 1999
Karakelang	Sulawesi utara	24669	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 97/Kpts-II/2000, 22 Desember 2000
Gunung Manembo-nembo	Sulawesi utara	6500	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/7/78, 16 Juli 1978
Nantu	Gorontalo	31215	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 573/Kpts-II/1999, 22 Juli 1999
Dolangan	Sulawei Tengah	462	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981
Tanjung Matop – Pinjam	Sulawei Tengah	1612,5	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 445/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981
Pati-pati	Sulawei Tengah	3103,79	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 239/Kpts-II/1999, 27 April 1999
Lombuyan	Sulawei Tengah	3069	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 124/Kpts-II/1999, 5 Maret 1999
Tanjung Santigi	Sulawei Tengah	1131,25	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 50/Kpts-VII/1987, 25 Februari 1987
Bakiriang	Sulawei Tengah	12500	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 398/Kpts-II/1998,21 April 1998
Lampoko dan Mampie	Sulawesi Barat	2000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 699/Kpts/Um/11/78, 13 November 1978
Tanjung Amolango	Sulawesi Tenggara	605	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 95/Kpts-II/1999, 2 Maret 1999
Buton Utara	Sulawesi Tenggara	82000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 782/Kpts/Um/12/79, 17 Desember 1979
Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	38937	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 393/Kpts-II/1986, 23 Desember 1986
Tanjung Batikolo	Sulawesi Tenggara	4016	Kepututusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 425/Kpts-II/1995, 16 Agustus 1995
Lambusango	Sulawesi Tenggara	28510	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 639/Kpts/Um/9/82, 1 September 1982
Komara	Sulawesi Selatan	3390	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 147/Kpts-II/1987,19 Februari 1987
Pulau Kassa	Maluku	2000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 653/Kpts/Um/10/78, 25 April 1978
Pulau Manuk	Maluku	100	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 444/Kpts/Um/5/81, 25 Mei 1981
Pulau Kobror	Maluku	61657,75	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 415/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999
Pulau Baun	Maluku	13000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 711/Kpts/Um/11/74, 25 November 1974
Tanimbar	Maluku	65671	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 249/Kpts-II/1985, 11 September 1985
Pulau Dolok	Papua	664627,97	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 305/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998
Danau Bian	Papua
Mamberamo Foja	Papua	2018000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982
Pegunungan Jayawijaya	Papua	800000	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 914/ Kpts/Um/10/81, 30 Oktober 1981
Pulau Pombo	Papua
Pulau Komolon	Papua	84130,4	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982
Jamursba Medi	Papua Barat	278,25	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999
Tanjung Mubrani – Sidei – Wibain	Papua Barat	9142,63	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999
Pulau Venu	Papua Barat	16320	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999
Pulau Sabuda Tataruga	Papua Barat	5000	Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 82/Kpts-II/1993, 16 Februari 1993
Pantai Jamursba Medi	Papua Barat	278,25	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999

Peraturan di Indonesia

Pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan tertulis berupa aturan yang berlaku dalam rangka usaha mengontrol, memutuskan, menetapkan, dan memelihara suaka margasatwa.

Kawasan yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini dilindungi oleh peraturan-peraturan selaku berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 ihwal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 wacana Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.357/KSDAE-SET/2016 wacana Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK. 128/KSDAE/SET/ KUM.1/3/2018 wacana Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Sebagai daerah konservasi satwa, tergolong seluruh ekosistem yang ada didalamnya. Sudah selayaknya kita turut berperan dalam mempertahankan suaka margasatwa.